Poker Aku - Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.
Junta militer Myanmar telah menyetujui seruan ASEAN untuk gencatan senjata hingga akhir tahun, untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan. Pernyataan tersebut disampaikan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, saat berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin melalui konferensi video.
"Ini bukan gencatan senjata politik. Ini adalah gencatan senjata untuk memastikan keselamatan, (dan) keamanan pekerja kemanusiaan," kata Erywan, Minggu (9/5/2021), dikutip dari Kyodo News.
"Mereka tidak memiliki perbedaan pendapat dengan apa yang saya katakan, sehubungan dengan gencatan senjata," tambah Erywan yang merupakan menteri luar negeri kedua Brunei Darussalam.
Bantuan kemanusiaan akan masuk ke Myanmar
Pada saat yang sama, Erywan juga melaporkan telah mengajukan proposal kepada pihak-pihak yang menentang aturan junta. Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan Reuters ketika dimintai komentar lebih lanjut.
Nilai bantuan yang dijanjikan ASEAN dan mitra dialognya adalah 8 juta dollar AS (sekitar Rp 113 miliar).
Utusan khusus ASEAN ingin menjangkau semua pihak
Dalam wawancara dengan Reuters, Sabtu (4/9/2021), Erywan mengatakan masih melakukan negosiasi dengan militer terkait syarat masuk Myanmar yang dijadwalkan Oktober.
Salah satu kesepakatan yang belum tercapai adalah akses ke pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, yang keduanya saat ini menjabat sebagai tahanan politik.
“Yang kami serukan sekarang adalah agar semua pihak melakukan penghentian kekerasan, terutama terkait dengan distribusi bantuan kemanusiaan,” kata Erywan.
Agenda kunjungan Erywan belum disetujui oleh junta Myanmar
Erywan dipilih sebagai utusan khusus ASEAN berdasarkan mandat konsensus lima poin sebagai hasil dari KTT darurat para pemimpin Asia Tenggara pada bulan April. Namun, butuh lebih dari empat bulan untuk menyepakati orang yang tepat untuk menjadi utusan khusus.
Meski terpilihnya Erywan tak lepas dari persetujuan Myanmar, Min Aung Hlaing selaku perdana menteri sepertinya tidak menyetujui agenda kunjungan Erywan.
“Ada kebutuhan mendesak untuk pergi ke Myanmar sekarang. Tapi saya pikir sebelum semua itu, saya perlu memiliki jaminan. Saya harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang akan mereka izinkan untuk saya lakukan ketika saya berkunjung,” jelas Erywan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar